PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Girimaya yang digelar di Kantor Camat Girimaya, Sekretaris Daerah Pangkalpinang, Mie Go, mengungkapkan bahwa lima kegiatan pembangunan di wilayah tersebut belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
“Saat ini kita masih menunda beberapa kegiatan karena kondisi keuangan daerah yang belum stabil. Defisit anggaran pada APBD 2025 mencapai Rp30 miliar, dan itu belum termasuk kebutuhan untuk pemilihan kepala daerah ulang,” ujar Mie Go dalam sambutannya, Rabu ( 12/2/2025).
Ia menjelaskan, pengulangan Pilkada Pangkalpinang yang dijadwalkan pada Agustus 2025 menambah beban keuangan daerah. Selain itu, usulan anggaran tambahan dari KPU serta pengamanan oleh TNI-Polri yang diperkirakan mencapai Rp33 miliar masih dalam tahap verifikasi.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkot Pangkalpinang akan melakukan revisi dan pergeseran anggaran melalui perubahan APBD.
Mie Go juga menegaskan, pemerintah daerah sedang berupaya mencari bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat agar defisit anggaran tidak semakin membebani pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.
Pergantian Penjabat Wali Kota Pangkalpinang dari Budi Utama ke M. Unu Ibnudin sejak 13 Januari 2026 diharapkan dapat membawa solusi bagi permasalahan keuangan ini.
Dengan latar belakang dari Kementerian Dalam Negeri, PJ Wali Kota baru diharapkan mampu memperjuangkan tambahan anggaran dari pusat.
Meski kondisi keuangan sulit, Mie Go memastikan bahwa belanja pegawai, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tidak akan mengalami pemotongan.
Namun, belanja barang dan jasa serta belanja modal akan mengalami penyesuaian. Selain itu, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lulusan 2023 yang mulai bekerja pada 2024 masih tertunda pembayarannya karena keterbatasan anggaran.
Dengan situasi ini, pemerintah daerah akan terus mencari solusi agar pembangunan di Pangkalpinang tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan utama masyarakat. ( Riyanda )
5 Kegiatan Pembangunan di Pangkalpinang Tertunda karena Anggaran Terbatas
