10.111 KK dari 60 Desa di Babar akan Terima BLT Dana Desa

Muntok — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menggelar rapat konsolidasi membahas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Operasional Room ( OR ) II Sekretariat Daerah Pemkab Bangka Barat, Desa Belo Laut, Muntok, Senin ( 27/4/2020 ) siang.

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Bupati Bangka Barat Markus, Pj. Sekda Hartono, sejumlah Kepala OPD, Camat dan perwakilan desa.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Suradi mengatakan rapat ini bertujuan menyamakan persepsi terkait BLT – DD.

” Dalam hal menyamankan persepsi terkait BLT Dana Desa sesuai arahan Bupati, sudah kita lakukan penjelasan kepada seluruh desa terkait kebijakan yang menyentuh desa berupa relokasi anggaran dan relawan tanggap Covid sudah kita sampaikan,” ujar Suradi, Senin (27/4/2020) siang di OR II.

Menurut Suradi, BLT tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 bahwa, desa harus menganggarkan BLT yang bisa dilakukan secara tunai dan non tunai.

Penerima BLT yaitu, keluarga miskin Non Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencarian dan belum terpadu serta warga yang memiliki penyakit kronis.

Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cash Less) setiap bulannya. Besaran yang diterima dari BLT tersebut Rp. 600.000  yang akan dibayarkan pada bulan April, Mei dan Juni yang akan dimonitoring oleh BPD, Camat, Inspektorat Kabupaten /Kota dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

” Sebanyak 10.111 KK dari 60 desa akan menerima  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di seluruh desa yang ada di Bangka  Barat,” kata Suradi.

Menurutnya, mekanisme pendataan di lapangan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid -19, di mulai dari RT, RW, dan desa.

” Pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan secara Musyawarah Desa khusus / insidentil dan dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data, legalitas dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang dokumen hasil pendataan diverifikasi desa,” imbuhnya

Selanjutnya kata Suradi, Kepala Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan – kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya lima hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Adapun metode penghitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT mengikuti rumus sebagai berikut:

1. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

2. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

4. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: