Plt Kepala Dinas PUPR Pangkalpinang Belum Bisa Pastikan Program Prioritas 2025 karena Penyesuaian Anggaran

PANGKALPINANG – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang, M Agus Salim menyatakan belum bisa memastikan program prioritas dinasnya untuk tahun 2025. Hal ini disampaikannya saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Jumat (11/4/2025).

Menurut Agus, program prioritas seharusnya sudah ditetapkan sejak November tahun lalu. Namun dengan kondisi terkini, pihaknya belum bisa menyampaikan program unggulan yang akan dijalankan.

“Kalau ngomong program prioritas 2025 itu sudah dikasih dari tahun kemarin bulan November. Untuk saat ini saya belum berani ngasih tahu program apa yang jadi unggulan, karena kita sedang mengalami inflasi di Kota Pangkalpinang. Apalagi sebentar lagi kita juga akan melaksanakan pilkada ulang,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa anggaran yang telah direncanakan kini sedang mengalami penyesuaian, sebagian bahkan telah ditagging dan direfocusing.

“Masih mending kalau anggaran itu di-tagging, tapi kalau sudah di-refocusing berarti anggarannya sudah tidak ada, sudah dialihkan ke yang lain,” jelasnya.

Agus juga menginformasikan bahwa pada Senin (14/4/2025) mendatang, pihaknya akan menghadiri rapat bersama DPRD Kota Pangkalpinang. Rapat tersebut dijadwalkan untuk membahas lebih lanjut terkait kondisi anggaran serta kemungkinan penyesuaian program yang bisa dijalankan oleh dinas teknis.

Terkait dengan keamanan kerja di lapangan, Agus menyebut, pihaknya sudah menetapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Namun, ia mengakui implementasi di lapangan masih kerap menemui kendala.

“Keamanan itu kita sudah ada K3-nya. Itu dipersyaratkan mulai dari pakaian sampai perlengkapan. Tapi ya, kita tahu sendiri, kadang susah disuruh. Disuruh pakai sepatu bot, jawabnya licin bos, gak bisa nyakar tanah. Pagi lengkap pakai helm, siangnya udah gak pakai apa-apa lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, meski begitu pihaknya tidak lelah untuk terus mengingatkan dan melakukan briefing kepada rekanan sebelum kontrak kerja dimulai.

“Sebelum kontrak, sudah kita tekankan soal K3 ini. Harus paparan juga di kantor mengenai apa yang akan dilakukan soal K3. Tapi ya di lapangan kadang beda cerita. Pas inspeksi cepat-cepat dipakai, selesai inspeksi, dibuka lagi,” ujarnya.

Meski begitu, Agus memastikan komitmen Dinas PUPR untuk terus meningkatkan kesadaran akan keselamatan kerja dan tetap berusaha menjalankan program secara maksimal sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. ( Riyanda )




Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *