PANGKALPINANG – Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Pangkalpinang, Akhmad Subekti, mengikuti rapat asistensi dan supervisi penyelesaian administrasi hasil Pilkada Serentak 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (17/7/2025), di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Subekti menyampaikan bahwa rapat tersebut fokus membahas kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada ulang, termasuk penyaluran dana hibah dan netralitas aparatur.
“Untuk KPU dan Bawaslu, dana hibah sudah disalurkan 100% dalam tiga tahap. Sementara untuk Kodim dan Polresta masih dalam proses pencairan,” jelas Subekti.
Ia menambahkan bahwa rapat juga menyoroti pentingnya netralitas RT/RW dalam pelaksanaan Pilkada.
“Ada kesepakatan agar RT/RW tidak masuk dalam tim sukses, sesuai arahan Ketua KPU Husein. Pemkot akan menerbitkan surat edaran terkait netralitas ASN dan RT/RW,” tambahnya.
Kabag Kesbangpol Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon, turut menjelaskan perkembangan pencairan dana hibah untuk penyelenggara Pilkada.
“Untuk KPUD dan Bawaslu, sudah 100% cair. Dana untuk TNI saat ini dalam tahap pencairan ketiga, sedangkan Polresta masih memproses tahap kedua,” kata Donal.
Ia juga menekankan langkah antisipasi berbagai potensi kendala di lapangan.
“Kita sudah mengantisipasi isu netralitas hingga logistik. Sosialisasi dan koordinasi terus dilakukan untuk menjamin kelancaran Pilkada,” ungkapnya.
Donal menambahkan bahwa Pemkot bersama calon peserta Pilkada sepakat RT/RW tidak terlibat dalam tim sukses dan akan mengantisipasi potensi banjir di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Masalah logistik, termasuk kenaikan harga, sudah disampaikan ke KPUD, dan anggarannya akan disesuaikan,” jelasnya.
Rapat juga membahas kesiapan logistik dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2023. (Ry)