Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUPA PPAS ) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 di gelar DPRD Bangka Barat di Gedung Mahligai Betason II Muntok, Bangka Barat, Senin ( 07/08/17 ).
Bupati Bangka Barat H. Parhan Ali mengungkapkan KUPA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan tema pembangunan 2017, “ Percepatan Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh, Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Masyarakat Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat.
Parhan menambahkan, KUPA PPAS juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian beberapa hal.
“ Ketidak sesuaian itu antara lain, penyusunan perencanaan tahun 2017 belum diselaraskan dengan perencanaan jangka menengah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian serta target pendapatan dan pembiayaan daerah yang dirasa tidak bisa tercapai sehingga perlu dilakukan perubahan,” kata Parhan.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Parhan mengatakan perlunya dilakukan dalam belanja daerah yaitu, penyesuaian pos belanja tidak langsung dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa dan Parpol serta belanja tak terduga.
“ Juga penyesuaian pos belanja langsung dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan guna pencapaian target yang ditetapkan,” jelas dia.
Dia berharap KUPA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 dapat dibahas dengan Badan Anggaran DPRD guna penyempurnaan serta dapat disetujui DPRD sesuai jadwal yang ditetapakan.
Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD ( KUPA PPAS ) Tahun Anggaran 2017 dipimpin Ketua DPRD Bangka Barat Hendra Kurniady dan dihadiri selain Bupati, juga Wakil Bupati Markus, Sekretaris Daerah Yunan Helmi, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan segenap Kepala OPD Lingkungan Pemkab Bangka Barat. ( SK )