Para Kepsek SD Ditatar Bawaslu Terkait Netralitas ASN pada Pemilu 2024

Muntok — Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu pada Pemilihan Umum ( Pemilu ) 2024, di Gedung Koperasi Warga Peltim Muntok, Selasa ( 27/9/2022 ).

Sosialisasi digelar sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap netralitas ASN. Sebagai informasi, hasil evaluasi dari setiap Pemilu dan pemilihan, netralitas ASN memiliki jumlah pelanggaran terbanyak.

Kegiatan diikuti oleh 30 orang Kepala Sekolah Dasar ( SD ) se – Kabupaten Bangka Barat.

Hadir sebagai narasumber, Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Dewi Rusmala, selaku Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ia menyampaikan sejumlah regulasi terkait ketentuan netralitas ASN, beserta sanksi administrasi maupun pidana Pemilu apabila kedapatan melanggar.

Narasumber lainnya Dr. Derita Prapti Rahayu menyampaikan materi dengan tema Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi saat membuka acara mengharapkan sosialisasi ini juga disampaikan oleh para Kepala Sekolah kepada bawahan dan masyarakat di sekolah masing – masing agar pelanggaran Pemilu dapat dicegah.

Menurut Rio, objek pengawasan netralitas ASN merujuk pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018, yang nantinya hasil pengawasan ataupun laporan yang mengandung dugaan pelanggaran netralitas ASN akan ditindaklanjuti.

“Salah satunya memberi rekomendasi kepada KASN agar dilakukan pengambilan sanksi,” tegas Rio.

Dikatakan Rio ada kesalahan persepsi di kalangan sebagian masyarakat mengenai ASN, banyak yang beranggapan bahwa ASN adalah PNS.

“Padahal berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN bukan cuma PNS. ASN adalah pegawai yang bekerja di instansi pemerintah yaitu Pegawai Sipil Negara dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ungkap dia.

Adapun ketiga faktor penyebab pelanggaran netralitas ASN yakni: pertama, ketidaktahuan atau minim informasi ASN bahwa sikap dan tindakannya sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas.

Kedua, adanya intimidasi atau tekanan kepada ASN untuk mendukung kandidat tertentu.

Ketiga, secara sadar memberikan dukungan kepada rekan, keluarga dan atau atasannya dengan harapan mendapatkan promosi jabatan.

“Fenomena ketidaktahuan marak terjadi dengan perilaku media sosial termasuk ASN,” tukas Rio.

“Berhubung tidak lama lagi kita memasuki tahapan Pemilu, saya mengajak seluruh teman – teman ASN khususnya di Sekolah Dasar untuk tetap mengedepankan netralitas ASN dan tidak memihak. Dan kita semua berharap agar asas netralitas selalu dikedepankan, dengan begitu kita bisa terhindar dari intervensi – intervensi politik yang bisa terjadi,” sambungnya.

Rio Juga mengingatkan ASN agar tidak main-main dengan regulasi yang diatur untuk membatasi ASN terjun dalam politik praktis.

“Aturan yang diberlakukan tentu ada sanksi, untuk itu mari sama – sama menjaga agar pelanggaran Pemilu berasal dari pelanggaran ASN ini tidak terjadi lagi, khususnya di wilayah Kabupaten Bangka Barat,” pesannya.

Rio juga berharap pada Pemilu tahun 2024 tidak ada kasus ASN yang tidak netral, termasuk para Kepsek.

“Karena berdampak buruk terhadap karir bapak ibu sebagai Kepala Sekolah yang notabene seorang ASN,” ujar Rio. ( *** )


Sumber: Bawaslu Bangka Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: