Keruwetan yang Akan Dihadapi Bila Pemilu Serentak 2024 Dilaksanakan

Muntok — Ketua KPU Bangka Barat, Pardi tidak menampik fakta banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan pada saat pemungutan suara di Pemilu Serentak tahun 2019 lalu. Bila melihat hal tersebut, perlu dilakukan revisi terhadap penyelenggaraan Pemilu jika harus dilaksanakan serentak di 2024.

” Pileg kemaren memang yang meninggal banyak, itu fakta karena orang kecapean. Itu tadi kata saya silahkan, boleh, cuman harus tetap ada revisinya. Revisinya itu tadi tentang peraturan – peraturan, mekanisme perhitungan suara yang tidak dilaksanakan dalam satu hari sekaligus, kemudian irisan – irisan jadwal, misalnya tadi saya katakan tahapan penjaringan paslon perorangan, itu mungkin beririsan dengan tahapan pungut hitung di Pileg,” papar dia dikantornya, Selasa ( 16/2/2021 ).

Masalah lain yang akan dihadapi antara lain, kemungkinan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi ( MK ). Kata Pardi, bila Pemilu dilaksanakan pada bulan April, enam atau tujuh bulan sesudahnya sengketa tersebut belum selesai, sementara di sisi lain KPU masih harus mengurus penyelenggaraan berikutnya.

Jika Pemilu Serentak 2024 dilaksanakan untuk menghemat anggaran, menurut dia, penghematan baru bisa tercapai bila penyelenggaraan Pileg, Pilpres maupun Pilkada benar – benar digabungkan menjadi satu pada bulan yang sama. Namun itu pun masih harus memikirkan kemampuan KPPS saat pemungutan suara.

” Misalnya semuanya sama – sama di bulan April, tujuh lembar surat suara sekaligus, cuman kemampuan KPPS kita harap maklum. Jadi memang perlu dipikirkan, jadi kita berpikir untuk penyelenggaraan Pilkada maupun Pileg Pilpres serentak ini tidak hanya dalam ranah undang – undang saja,” tutur dia.

Dikatakan Pardi, pihak penyelenggara hanyalah manusia biasa yang mempunyai kemampuan terbatas. Kemungkinan adanya penolakan pada saat rekrutmen panitia adhoc seperti PPK, PPS dan KPPS bisa saja terjadi, bila Pemilu dipaksakan serentak di tahun 2024.

” Kan bisa saja karena ini kan hak warga negara penyelenggara, kalau orang nggak mau, boleh menolak, nggak boleh juga dipaksa, apakah karena orang menolak tiba tiba diambil alih oleh negara semua penyelenggara kan, belum tentu juga. Jadi bangsa ini harus berembug lagi untuk lebih baik,” pungkasnya. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: