Ini Langkah yang Diambil untuk Dongkrak PAD

Muntok — Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming mengakui, keuangan Pemkab saat ini mengalami defisit sekitar hampir Rp. 200 milyar, sedangkan APBD dibawah satu trilliun, hanya sekitar Rp. 800 milyar.

” Defisit hampir Rp. 200 milyar. Langkah – langkah untuk keluar dari persoalan defisit ini, sementara yang kita inginkan kan banyak, tetapi kemampuan keuangan tidak ada,” ujar Bong Ming Ming di ruang kerjanya, Kamis ( 12/5 ) kemarin.

” Itu yang harus kita pahami dulu bahwa kita itu kehilangan hampir Rp. 200 milyar dari Dana Transfer di awal. Kalau dulu kan sampe satu triliun lebih, sekarang cuma sekitar delapan ratus lebih milyar APBD Bangka Barat,” lanjutnya.

Karena itu kata Wabup, disaat kondisi Pemda tidak punya uang, maka salah satu langkah yang diambil adalah penghematan. Caranya, hal – hal yang tidak prioritas ditunda dulu pelaksanaannya.

” Langkah – langkah yang harus dilakukan tatkala kondisi tidak ada duit, pertama yang harus dilakukan adalah penghematan, artinya yang tidak prioritas ditunda dulu, jadi kita bicara skala prioritas. Apa yang jadi prioritas? itu adalah pendidikan, kesehatan dan terbukanya lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Namun kata Wabup selain berhemat, ada beberapa wacana yang akan dilakukan Pemda agar pembangunan tetap berjalan, seperti yang dilakukan dengan Bank Sumsel yang mengucurkan CSR-nya untuk membangun Tugu Duren.

Pemda pun berniat mengajak perusahaan – perusahaan lain agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

” Untuk menaikkan PAD selain pajak, yang harus kita lakukan adalah mempermudah investasi, makanya kita sedang menyusun tim percepatan investasi untuk menggali potensi investasi. Tatkala investasi itu masuk yang terbantu adalah masalah tenaga kerja,” ucap Wabup.

” Alhamdulillah target lapangan pekerjaan yang dulu kita targetnya 1.000 ternyata di 2022 pun kita menyerap tenaga kerja sekitar 5.000,” imbuhnya.

Selain itu, bila investasi masuk ke Bangka Barat, terdapat dua pilihan untuk pemasukan, yakni pajak bagi hasil atau pendapatan bisa langsung masuk PAD. Untuk itu Pemda sedang menyiapkan Peraturan Bupati tentang NPWP cabang atau lokal.

” Jadi semua perusahaan yang berinvestasi yang ada di Bangka Barat harus pakai NPWP cabang sehingga kita dapat penghasilan tambahan dari bagi hasil PPH 21 itu,” katanya.

Untuk investasi yang langsung masuk PAD, Pemda kata Wabup berniat membangun pabrik kaca di tahun 2022 – 2023. Bong Ming Ming optimis bila wacana itu terealisasi, maka PAD akan naik secara signifikan.

Pos Dana Bantuan ( DABA ) serta Dana Alokasi Khusus ( DAK ) dari provinsi dan pusat juga akan tetap dibidik.

” Yang bisa masuk dana DABA kita coba komunikasikan dengan provinsi, yang terkait dana DAK kita coba komunikasikan dengan pusat. Sisanya di kabupaten itu skala prioritas,” cetusnya.

Bong Ming Ming menegaskan, kendati keuangan sedang defisit, dia menekankan kepada para ASN agar tidak berdiam diri, karena pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan.

” Di kondisi kita defisit kita tekankan kepada ASN, bukan berarti tatkala kita tidak punya dana kita berdiam diri, banyak hal yang bisa dilakukan dari sisi pelayanan dan sebagainya, yang tetap harus berjalan dan tidak boleh berkurang,” tandasnya. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *