Penulis: Samsiar Komar
Redaktur Portal Duta
Penertiban penambangan ilegal di sekitar kawasan Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Barat di Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok oleh aparat penegak hukum pada Jum’at ( 11/7 ) lalu cukup membuat heboh masyarakat.
Tapi bukannya mendapat apresiasi, penertiban yang dilakukan Polres Bangka Barat dan Sat Pol PP itu malah menuai komentar miring dan menjadi bahan tertawaan masyarakat.
Kok berani – beraninya para penambang melakukan aksi ilegal di depan hidung aparat penegak hukum dalam waktu yang bisa dibilang cukup lama? Sampai – sampai menimbulkan kerusakan parah ratusan hektare hutan dan mengancam aset milik Pemda Bangka Barat.
Dan yang paling parah ada masyarakat menganggap penertiban dilakukan karena kandungan timah di belakang perkantoran pemda itu sudah habis, makanya sudah saatnya dihentikan dengan “drama penertiban” yang spektakuler, walaupun tak ada satu pelaku pun yang ditangkap.
Kenapa aksi APH kali ini malah mendapat cibiran dan tertawaan bukan apresiasi?
Hal ini wajar saja terjadi. Pasalnya bila melihat kerusakan yang ditimbulkan, sudah jelas penjarahan di lokasi yang katanya hutan lindung itu berlangsung tidak sebentar, apalagi sampai Gedung Graha Aparatur milik Pemda Bangka Barat terancam roboh.
Sementara di sekeliling lokasi itu bercokol Kantor Sat Pol PP, Mako Polres Bangka Barat, Markas Kodim 0431/BB, KPHP Rambat Menduyung dan Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat.
Bagaimana bisa aksi para penambang ilegal menggerogoti lahan pemda dalam waktu tidak sebentar, bahkan disinyalir menggunakan alat berat itu bisa luput dari perhatian aparat penegak hukum?
Apakah para penambang sekumpulan pasukan terlatih yang mampu bergerak senyap mencuri timah dan melakukan pengrusakan sehingga tidak mampu terdeksi radar APH? Bahkan di halaman rumah mereka sendiri?
Pertanyaan itu dijawab Kasi Ketertiban Umum Sat Pol PP Bangka Barat Ardian. Menurut dia pihaknya sudah berulang kali melakukan penertiban di kawasan itu namun tidak dihiraukan para penambang.
Sebab para penambang dilindungi oleh oknum yang “lebih sakti” sehingga mereka berani terus melakukan penambangan.
Sementara mungkin karena merasa “kurang sakti”, Sat Pol PP tidak berani bertindak tegas dan akhirnya terjadi pembiaran.
Hal ini tentu membuat masyarakat semakin geram. Apakah Sat Pol PP bergerak sendiri tanpa koordinasi dengan kepolisian dan TNI? Siapakah oknum kuat yang berada di belakang layar yang melindungi para penambang?
Pernyataan ini tentu harus dijawab aparat penegak hukum. Sebab merusak kawasan hutan lindung dan fasilitas milik pemerintah bukan hal sepele.
Jangan hanya gahar menertibkan puluhan ponton milik rakyat di laut saja, tapi polisi juga harus tegas membongkar kasus tambang ilegal di lingkungan perkantoran Pemkab Bangka Barat ini sampai tuntas.
Seruan Wakil Bupati Bangka Barat Yus Derahman yang geram melihat aksi ilegal dilakukan terang – terangan di depan hidung Pemda dan APH ini harus dijawab dengan aksi nyata, ringkus pelakunya bongkar aktor yang bermain dibalik layar.
Rakyat jangan hanya disuguhi aksi polisi India yang selalu datang terlambat di akhir episode. Mereka menanti kerja nyata polisi menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Dan yang paling penting kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi.( * )