Dandim Tegaskan Rapat di Pemda Tidak Ada Gunanya Jika Tidak Temukan Solusi

Muntok — Dandim 0431 Bangka Barat, Letkol Inf. Agung Wahyu Perkasa ikut hadir dalam Rapat Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tanjung Ular – Desa Air Limau di OR I, Kantor Bupati Bangka Barat, Kamis ( 25/2/2021 ).

Saat ini pengerjaan pembukaan akses jalan yang akan menghubungkan Pelabuhan Tanjung Ular di Desa Air Putih dengan Desa Air Limau itu masih terkendala kelengkapan dokumen dan nilai ganti rugi lahan warga di kawasan APL.

Dandim mengatakan, pejabat negara mempunyai kewajiban meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Salah satu langkah untuk hal tersebut adalah rencana Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) di Tanjung Ular berikut jalan penghubungnya.

” Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ataupun kawasan industri, pengembangan pelabuhan besar yang nantinya akan meningkatkan ataupun membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Dandim.

Mengingat dampak positif pengembangan KEK yang begitu besar untuk kemajuan daerah, Agung mengajak semua yang hadir dalam rapat untuk mencari solusi dari kendala yang muncul saat ini. Menurutnya, bila tidak juga ditemukan jalan keluarnya, rapat ini tidak ada artinya.

” Sekarang kita berkumpul ini kan mencari solusi supaya bagaimana yang kita rencanakan ini bisa berjalan. Kalau kita mau mencari solusi kita coba apa yang menjadi kesulitan kita pecahin. Tapi kalau apa yang menjadi kesulitan itu tidak bisa atau tidak ada solusinya yang bisa kita berikan, ya selesai,” tukas dia.

” Mohon maaf Pak Sekda, artinya kalau misalnya solusi itu tidak diberikan mohon maaf tidak ada gunanya juga kita berkumpul disini karena tidak ada solusi,” sambung Agung.

Agung menegaskan, akses jalan Tanjung Ular – Desa Air Limau dikejakan oleh TNI dengan program TMMD-nya, bukan oleh pengusaha. Seharusnya BPN tidak perlu khawatir akan timbul permasalahan hukum disebabkan kegiatan tersebut.

” Namanya program TMMD nggak pernah yang namanya ada permasalahan seperti itu, kenapa? Kita TNI itu mengerjakan di suatu tempat di wilayah atas nama TNI. Artinya seluruh TNI yang ada di seluruh Indonesia ini terlibat. Tidak mungkin kita akan tinggal diam, tidak akan mungkin kita mau istilahnya ada yang kurang, ah kita biarin, nggak mungkin Pak, karena nama TNI akan dipertaruhkan,” cetusnya.

Agung menegaskan, mengenai dokumen dan persoalan administrasi yang dipermasalahkan BPN tentu akan dilengkapi, sementara rapat yang digelar hari ini harus menemukan solusi terbaik.

” Kalau kita sekarang duduk bersama mencari solusi mudah – mudahan menemukan solusi. Tapi kalau kita datang duduk di sini tidak ada niatan untuk mencari solusi, yaa saya rasa selesai. Semoga kita yang hadir di sini ada niat untuk memberikan solusi,” tutupnya. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: