Anggota BPD Desa Tebing Menilai Pamsimas di Desanya Mandeg, Ini Tanggapan Suharli

Muntok — Seorang anggota Badan Permusyawatan Desa ( BPD ) Desa Tebing mengeluhkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Pamsimas ) di Desa Tebing, Kecamatan Kelapa yang dibangun setahun yang lalu. Dia menilai program tersebut mandeg karena hingga saat ini pipa air kerumah warga belum sepenuhnya dipasang.

” Karena dalam Pamsimas seharusnya ada penyertaan dana dari desa sebesar 10 persen, tapi karena ada Covid tahun kemarin, dana nggak bisa cair. Jadi sampai sekarang pipa – pipa kerumah warga belum sepenuhnya karena kekurangan dana,” kata anggota BPD yang tidak bersedia disebutkan namanya ini, Kamis ( 18/2/2021 ).

Ditambah lagi menurut dia, tower bangunan Pamsimas setinggi enam meter itu rendah, sehingga harus dipompa lagi agar airnya bisa sampai kerumah warga.

” Padahal Pamsimas ini sudah beberapa tahun yang lalu kami tolak terus, kayaknya Pamsimas ini dibangun berdasarkan keinginan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” tukasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Bangka Barat, Suharli mengatakan, Pamsimas merupakan program berbasis masyarakat, artinya setelah fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah sudah tersedia, pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Pipa airnya hanya beberapa saja yang dipasang kerumah warga sebagai pemancing.

” Mungkin ada satu dua yang terpasang atau minimal tiga lebih lah, selebihnya masyarakat itu lah yang masang sendiri, Pamsimas ini kan berbasis masyarakat, artinya ada pengelola desanya,” jelas Suharli di ruang kerjanya, Jum’at ( 19/2/2021 )

Menurut Suharli, bila warga yang lain hendak memanfaatkan air dari Pamsimas yang telah ada harus mengeluarkan biaya melalui pengelola desa yang sudah dibentuk. Tujuannya pengenaan biaya tersebut untuk pemeliharaan fasilitas yang ada, timbul rasa memiliki dan membangun semangat gotong – royong.

” Makanya bukan dipasang untuk seluruh rumah, bukan. Karena polanya memberdayakan masyarakat supaya mereka punya rasa memiliki. Untuk masang mungkin ada cost yang dikeluarkan tapi untuk pemeliharaan, ibaratnya PAM kecil – kecilan,” katanya.

” Tapi fungsinya itu tadi supaya masyarakat merasa memiliki. Jadi tidak harus PDAM yang mengelola itu. Tapi ketika itu akan dikelola dengan manajemen yang besar bisa saja PDAM ngambil,” sambungnya.

Suharli menilai, sebagian warga mungkin tidak hadir saat pelaksanaan sosialisasi Pamsimas sehingga informasi yang mereka terima tidak utuh.

” Kalau mau jelasnya tanya sama pengelolanya itu. Disamping itu pemberdayaannya ada di kita juga, di Perkim. Pamsimas itu berfungsi, cuma warga yang lain menunggu, mungkin mereka menyangka ( pipanya ) akan dipasang Pemerintah, padahal tidak,” pungkasnya. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: