MEDAN — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023.
Rencananya, Rakornas tersebut akan digelar selama dua hari, mulai dari tanggal 9-10 Oktober 2023, di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Sumatera Utara, dengan mengusung tema “Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2024”.
Rakornas yang digagas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia itu, dibuka dengan prosesi pemukulan gondang 9 oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, bersama perwakilan Pj. Gubernur Sumut Arief S. Trinugroho, para gubernur, wakil gubernur dan penjabat gubernur dari seluruh Indonesia.
Mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam sambutannya mengatakan, Rakornas tersebut akan membahas sejumlah isu-isu aktual, terkait pengawasan dalam rangka menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perihal arah kebijakan pengawasan tahun 2024.
“Pelaksanaan Rakornas ini, sesuai amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” kata Tomsi Tohir, Senin (9/10/2023) malam.
Dalam kesempatan itu, Tomsi Tohir juga menyebut peningkatan pelayanan publik, harus didorong oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik itu di tingkat pusat maupun kabupaten/kota.
“Terkait temuan-temuan, saya berharap rekan-rekan APIP harus tegas dan berani, karena APIP adalah rekan kita yang dapat mengembalikan kebocoran anggaran, sehingga APBD-APBD kita dapat tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara, Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu, yang turut hadir dalam kesempatan itu berharap ke depan APIP di daerah semakin baik.
Menurutnya, jika APIP di daerah sudah baik, maka hal tersebut akan bermuara pada baiknya pertanggungjawaban keuangan di daerah, khususnya di Kepulauan Babel.
“Dalam Rakornas tadi, itu yang disoroti adalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan oleh APIP,” kata Pj Gubernur Suganda, menanggapi sejumlah arahan yang diberikan Irjen Kemendagri untuk daerah.
“Kalau APIP-nya bagus, tentunya pertanggungjawaban keuangan akan bagus juga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, itu bisa lebih bagus,” lanjutnya.
“Sesuai dengan arahan dari Presiden, belanja APBD juga harus disesuaikan dengan kebutuhkan yang paling prioritas bagi daerah dan masyarakat. Tentunya, kita harus mengikuti arahan itu,” tutup Suganda.
Turut hadir mendampingi Pj Gubernur, Inspektur Kepulauan Babel Susanto serta beberapa pejabat di Inspektorat Kepulauan Babel. ( Red )
Editor: SK
Sumber: Diskominfo Pemprov Babel.
Pemprov Babel Ikuti Rakornas Pengawasan Pemerintahan di Medan
