BANGKA BARAT — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sedang menjajaki kerja sama dengan PT Patra Niaga untuk pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular di Desa Air Putih, Kecamatan Mentok.
PT Patra Niaga adalah Subholding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang hilir minyak dan gas.
Bupati Bangka Barat Markus mengatakan, sudah melakukan pertemuan dengan pihak Patra Niaga serta Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya membahas kerja sama tersebut, Senin ( 11/8/2025 ) lalu.
“Memang untuk Pelabuhan Tanjung Ular kami atau pemkab sudah memikirkan. Senin kemarin kami melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya bersama perusahaan Patra Niaga anak usaha Pertamina,” kata Markus di ruang kerjanya, Rabu ( 13/8 ).
Menurut Markus, Pemkab Bangka Barat menawarkan ke pihak Patra Niaga untuk membangun tanki penimbunan BBM di kawasan Tanjung Ular.
Di kawasan tersebut Pemkab Bangka Barat menyiapkan lahan kurang lebih 4 hektare yang sudah dimiliki secara sertifikat.
Namun kendalanya lahan 4 hektare itu menurut pihak Patra Niaga masih kurang. Maka Markus akan membicarakan persolan ini dengan PT Timah agar bisa menambah luas lahan di kawasan Tanjung Ular.
“Jadi kami akan membicarakan ini dengan PT Timah karena setelah kami crosscheck ada lahan PT Timah. Kami akan bicara dengan PT Timah karena PT Timah dan Pertamina ini dalam naungan Danantara. Jadi kita berharap ini bisa diselesaikan dengan baik,” ucap Markus.
“Karena kami ingin Pelabuhan Tanjung Ular ini bisa beroperasi,” ujarnya menambahkan.
Saat ini menurut Markus Pelabuhan Tanjung Ular masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Ke depan dia berharap pelabuhan tersebut bisa dihibahkan ke Pemda Bangka Barat agar bisa dikelola BUMD.
“BUMD kita lagi berproses di Kemendagri. Selesai prosesnya saya rasa tidak lama lagi kita akan ada BUMD baru,” ujarnya.
BUMD Bangka Barat nantinya selain mengelola pelabuhan, juga akan mengelola air bersih serta akan mengembangkan Tanjung Ular sebagai kawasan industri.
BUMD Bangka Barat kata Markus nantinya akan diisi orang – orang profesional agar semua rencana untuk mengelola Pelabuhan Tanjung Ular bisa berjalan dengan baik.
“Sumber daya manusia dari BUMD nanti kita rekrut orang – orang yang profesional, itu ada tata caranya lagi. Pada intinya kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kemendagri untuk mendirikan BUMD. Siapa pun yang profesional kita pilih untuk memajukan BUMD kita,” cetusnya.
Dia menargetkan BUMD yang baru bisa berkembang pesat dan bisa menambah pendapatan daerah.
“BUMD ini kan kalau dikelola dengan baik kan bisa menghasilkan uang untuk daerah, itu yang paling penting,” harap dia. ( SK )
Pemkab Babar Jajaki Kerja Sama dengan PT Patra Niaga untuk Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular
