PANGKALPINANG – Ribuan warga
dari pesisir Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin ( 21/7/2025 ).
Para demonstran tergabung dalam Koalisi Sipil untuk Keadilan Pesisir melakukan long march sejauh 7 kilometer dan tiba di Kantor Gubernur pukul 13.30 WIB.
Massa diterima langsung oleh Gubernur Babel Hidayat Arsani yang didampingi Pj Sekda Fery Afriyanto dan Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman.
Dalam aksinya, massa menyuarakan tiga tuntutan utama, yaitu:
1. Ubah zonasi laut dan pesisir di RZWP3K agar bebas dari tambang dan dijadikan zona tangkap nelayan serta konservasi.
2. Cabut izin tambang timah di wilayah sensitif seperti Teluk Kelabat Dalam, Batu Beriga dan pesisir Bangka Selatan.
3. Moratorium izin baru tambang timah, evaluasi izin yang merusak lingkungan, dan lakukan pemulihan ekologi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Di depan para demonstran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan sikap tegas berpihak kepada masyarakat pesisir yang menolak tambang laut.
Hal ini disampaikannya langsung di hadapan ribuan massa Koalisi Sipil untuk Keadilan Pesisir.
“Saya pro rakyat. Apa yang bisa saya perjuangkan, saya berjuang untuk rakyat. Kita ingin Babel ini tetap kondusif,” tegas Hidayat.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Gubernur langsung menandatangani surat rekomendasi evaluasi izin tambang (IUP), yang ditujukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Dalam kesempatan itu Hidayat juga menyetujui surat rekomendasi perubahan Perda Tata Ruang (RTRW), yang akan disampaikan ke DPRD Babel.
“Saya sudah dua kali kirim surat ke kementerian. Sekarang saya teken lagi karena suara masyarakat sangat jelas hari ini,” ujarnya.
Langkah cepat Gubernur ini, mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Babel, Ahmad Subhan Hafiz.
“Saya apresiasi respons Gubernur. Harapannya, DPRD bisa menindaklanjuti dan semua proses ini dibuka untuk publik. Kebijakan ini berdampak langsung ke nelayan,” kata Hafiz. ( Red )
Ribuan Masyarakat Babel Unras Tolak Tambang Laut, Hidayat Tegas Pro Rakyat
