PANGKALPINANG – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bangka Belitung mengusulkan pendalaman alur pelayaran masuk ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat.
Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas perikanan dan pelayaran di wilayah tersebut.
PPN Sungailiat, sebagai penyelenggara pelabuhan perikanan, memiliki kewajiban mengelola wilayah kerja dan pengoperasian perairannya sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
Oleh karena itu, salah satu langkah utama yang diusulkan adalah penetapan Wilayah Kerja dan Wilayah Operasional Perairan (WKOPP) oleh Kementerian KKP.
Jika disetujui, normalisasi dan pemeliharaan alur pelayaran dapat segera dilaksanakan.
Selain itu, optimalisasi pemanfaatan material hasil pengerukan juga menjadi bagian dari rencana kerja ini.
Ketua DPD HNSI Bangka Belitung, Ridwan menegaskan pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kejelasan hukum dan administrasi dalam pelaksanaan proyek ini.
“Kita ingin menghindari kesalahan administrasi dan memastikan payung hukum yang jelas agar proses ini berjalan lancar,” ujarnya pada Senin, (17/02/2025)
Ridwan juga menambahkan, perusahaan yang memenuhi syarat administrasi dapat bekerja tanpa hambatan, sehingga alur muara dapat terbuka dengan baik.
“Mau perusahaan dari planet manapun kami tidak peduli,yang terpenting alur muara terbuka dengan baik dan nelayan tersenyum,” ujarnya.
PPN Sungailiat menghadapi kendala dalam pengembangan wilayah operasional perairannya akibat ketiadaan wilayah operasional dalam Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan KKP.
Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, PPN mengelola wilayah daratan seperti gudang dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta wilayah perairan yang mencakup alur dan kolam pelabuhan.
Yudi, tim teknis HNSI Bangka Belitung, menyatakan bahwa tanpa pengakuan wilayah operasional perairan dalam SK, PPN tidak memiliki kewenangan atas wilayah tersebut.
“Ini harus didorong oleh pemerintah provinsi hingga ke KKP agar ruang kewenangan ini diberikan kepada PPN,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa setelah wilayah ini diakui, barulah aspek pengusahaannya dapat dibahas.
Lebih lanjut, Yudi menyoroti pentingnya dukungan dari Ketua DPRD dan perangkat daerah untuk memastikan program ini berjalan sesuai aturan.
“Tanpa regulasi yang jelas, semua serba terbatas. Kita perlu membuka ruang dialog dengan pemerintah agar ada solusi konkret,” katanya.
Meskipun belum dapat memprediksi dampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kesejahteraan nelayan, Yudi menekankan perlunya parameter yang jelas agar pengembangan ini dapat memberikan manfaat maksimal.
Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang tegas diharapkan dapat menjadi solusi bagi PPN Sungailiat dalam mengoptimalkan potensi perikanan.
Dengan langkah ini, akses pelayaran di PPN Sungailiat dapat lebih optimal, mendukung aktivitas perikanan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. ( Riyanda )
HNSI Bangka Belitung Usulkan Pendalaman Alur Pelayaran PPN Sungailiat
