Duta Radio – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016, Selasa ( 18/07/17) di Gedung Mahligai Betason II DPRD Muntok Bangka Barat.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Hendra Kurniadi dan dihadiri segenap anggota DPRD, Sekretaris Daerah Yunan Helmi, Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan segenap Kepala OPD Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
Bupati Bangka Barat H. Parhan Ali mengatakan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 didasari hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).
“ Hasil dari pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 Juli 2017 yang lalu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, WTP,” kata Parhan.
Dengan hasil tersebut lanjut Parhan, Pemkab Bangka Barat akan menindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI ) untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut Parhan mengungkapkan, Pemkab Bangka Barat telah menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual di tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan walaupun dia menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari faktor Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana penunjang.
“ Atas kekurangan dan kelemahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan segera mengambil langkah – langkah yang konkrit untuk memperbaiki dan mengatasi kekurangan dan kelemahan tersebut,” cetus dia.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Hendra Kurniadi memberikan apresiasi atas audit Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Barat oleh BPK RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 dengan opini WTP yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
“ Izinkanlah kami menyampaikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh komponen yang terlibat dalam upaya meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016,” ungkap Hendra.
Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2016 kata Hendra akan dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bangka Barat. ( SK )